Apakah P2P Kena Pajak?

149 View
Header:

Satupos.comApakah P2P Kena Pajak?. Pajak P2P adalah topik baru yang masih belum diketahui oleh banyak pebisnis. Apa yang harus dipertimbangkan tentang perpajakan P2P?

Salah satu cara untuk mendorong perekonomian adalah dengan meminjamkan modal kepada bisnis yang membutuhkan.

Hal inilah yang mendasari munculnya bisnis P2P (Peer-to Peer), dimana masyarakat bisa menjadi pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung tanpa proses yang berbelit-belit.

Saat ini, bisnis P2P =semakin banyak diminati masyarakat karena skema Peer-to Peer Lending memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat yang cukup fleksibel.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengintensifkan penarikan pajak untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Setiap kegiatan ekonomi dipantau dan berbagai persyaratan pajak yang kompleks untuk orang biasa semakin muncul.

Baca Juga :

Pertanyaannya adalah, apakah P2P juga kena pajak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tinjau dulu perkembangan P2P di Indonesia, basis pajak, dan dampak pajak P2P terhadap penggunanya.

Perkembangan P2P Lending di Indonesia

Beberapa nama P2P Lending yang cukup terkenal di Indonesia antara lain: Amartha, KoinWorks, Uangteman, Modalku, Danamas, Kredit Pintar, Dompet Kilat dan lain sebagainya. Perusahaan penyedia P2P ini memiliki skema perhitungan dan fitur yang unik satu sama lain.

Selain usaha P2P dengan skema perhitungan konvensional, ada juga P2P Lending Syariah yang skema pinjamannya bebas riba seperti Investree, alami Syariah, Duha Syariah, Amartha, Syariah, Ammana.id dana Islam, dan Ethis.

Baik konvensional maupun syariah, perusahaan penyedia P2P di Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan lisensi dari OJK agar dapat menawarkan produknya secara resmi dan aman kepada masyarakat.

Basis pajak P2P di Indonesia secara legal

Per 30 Maret 2022, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang perpajakan P2P lending. Aturan ini berlaku mulai 1 Mei 2022.

Salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas dari OJK tentu saja untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk pembayaran pajak. Oleh karena itu, P2P Lending juga dikenakan pajak dengan melibatkan Penyelenggara (perusahaan) dan pemberi pinjaman.

Pengaruh pajak P2P di Indonesia

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki efek tersendiri terhadap pihak-pihak tertentu. Apalagi jika menyangkut nominal uang yang tidak sedikit, tentu kita harus berhati-hati agar tidak terkena masalah hukum.

Dampak pajak P2P terhadap penyelenggara

Selama ini, objek pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas P2P lending meliputi Jasa, waktu, dan tempat. Dalam laporan rekening giro, istilah yang digunakan meliputi: biaya berlangganan, biaya sewa, biaya tetap bulanan, biaya pendaftaran, dan biaya tetap.

Setelah munculnya kebijakan baru pada Mei 2022, penyelenggara P2P Lending memiliki “pekerjaan rumah” tambahan yang harus dilakukan selama momen pelaporan pajak. Antara lain:

Memiliki wewenang untuk menjadi pemegang Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga.
Menyetorkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ke kas negara.
Sertakan pengurangan pajak penghasilan 23 dan 26 dalam pengembalian pajak.

Dampak pajak P2P pada pemberi pinjaman

Lalu, bagaimana nasib pemberi pinjaman jika P2P kena pajak?

Tenang, Anda tidak perlu berkeliling menghitung pajak dan biaya. Karena pengurangan pajak penghasilan atas pendapatan bunga dilakukan oleh penyelenggara P2P, hasil atau pendapatan yang dicatat dalam portofolio Anda umumnya merupakan angka akhir yang dihitung.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa penarikan pajak ini harus menjadi pertimbangan Anda ketika Anda akan menjadi pemberi pinjaman.

Header:

Jika ingin menjadi tax resident, hal ini bisa diantisipasi dengan mengurus NPWP terlebih dahulu agar kegiatan investasi di P2P Lending akan lebih lancar di masa depan.

Header:

Leave a Reply

Your email address will not be published.